Pos Penarikan Karcis Wisata Bromo di Tosari Kini Ada 3 Titik

DONGKRAK RETRIBUSI: Sejumlah kendaraan melintas di Pos Wisata Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Kini, Disparbud Kabupaten Pasuruan telah mengaktifkan dua pos baru di Baledono dan di Mororejo. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

TOSARI – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pasuruan mulai mengaktifkan dua pos penarikan retribusi wisata Bromo di Kecamatan Tosari. Karenanya, Disparbud makin optimistis target retribusi tahun ini sebesar Rp 70 juta bisa tercapai. Apalagi, sejauh ini sudah tercapai Rp 40 juta.

Dua pos ini untuk mengefektifkan penarikan retribusi dari karcis wisatawan Bromo. Baik mereka yang datang dari arah Kota Pasuruan maupun yang dari Malang via Tutur.

Kepala Disbudpar Kabupaten Pasuruan Agung Maryono mengatakan, sejak mulai diberlakukan penarikan karcis di Kecamatan Tosari, pada pertengahan 2018, hanya ditarik satu titik. Yakni, di Desa Banyupetung atau di pertigaan menuju Desa Wonokitri. “Sebelumnya hanya ditarik di satu titik sambil kami membangun dua pos penarikan yang akhir tahun lalu sudah rampung,” ujarnya.

Per 16 Maret 2019, dua pos baru di Baledono dan di Mororejo itu mulai diaktifkan. Pos di Baledono dikhususkan wisatawan dari arah Kota Pasurun lewat Puspo. Pos di Mororejo untuk wisatawan dari arah Malang. Dengan adanya dua pos ini, dipastikan semua wisatawan yang hendak ke Tosari atau ke Gunung Bromo akan melintasinya.

Agung mengatakan, pos yang lama memang tidak efektif untuk memungut karcis wisatawan. Wisatawan yang dari arah Malang masih ada yang tidak lewat di Banyupetung. “Dengan diaktifkan dua pos ini, semua wisatawan yang ke Tosari atau Bromo bisa tertarik karcis,” ujarnya.

Besaran karcis terhadap wisatawan tetap sama. Wisatawan lokal Rp 5 ribu per orang dan Rp 10 ribu untuk wisatawan mancanegara. Dengan diberlakukan dua pos baru ini, Agung optimistis retribusi di Tosari bisa makin terkerek.

Sampai pertengahan Maret ini, menurutnya sudah mencapai Rp 40 juta. “Target tahun ini Rp 70 juta. Kalau bisa melebihi, bahkan bisa diubah lebih tinggi targetnya pada Perubahan APBD,” ujarnya. (eka/rud)