625 Pengawas TPS Dilantik, Begini Pesan Bawaslu ke Mereka

ADA RATUSAN: Pelantikan terhadap 625 Pengawas TPS Kota Pasuruan. Ratusan pengawas ini harus netral saat pelaksanaan pemilu 17 April mendatang. (Bawaslu for Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Ratusan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dari empat kecamatan di Kota Pasuruan resmi dilantik. Mereka dituntut untuk menjaga netralitasnya selama menjalankan tugas pengawasan selama pemungutan suara berlangsung, 17 April mendatang.

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Moh Anas mengungkapkan ada 625 PTPS yang dilantik. Mereka akan ditugaskan dalam 621 TPS dan 4 TPS berbasis DPTb. “Pelantikan ini bentuk kesiapan PTPS demi berjalannya Pemilu 2019 yang aman, bermutu dan berintegritas,” kata Anas, Minggu (25/3).

Tak hanya dilantik, para PTPS itu juga mendapatkan pembekalan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban. Terutama menyangkut fungsi pengawasan di tingkat TPS. Meski lingkup kerjanya di TPS, kata Anas, PTPS juga memiliki tugas berat.

Menurutnya, PTPS dengan prinsip kerjanya yang netral harus memastikan keberlangsungan pelaksanaan sesuai dengan dengan aturan yang berlaku. Mulai dari persiapan dan proses pemungutan suara hingga perhitungan suara.

“Kami minta PTPS benar-benar jeli khususnya jenis pemilih. Kan ada tiga, DPT, DPTb dan DPK. Perlakuan DPTb ini kan ada perbedaan, misalnya pemilih yang pindah antar kabupaten, bisa jadi hanya menerima dua surat suara dua, yakni presiden dan DPD. Jadi mereka harus memastikan surat suara yang diterima jenis pemilih DPTb sesuai,” katanya.

Anas menyebut, PTPS juga harus mengawasi proses distribusi form C6 ke pemilih. Apabila belum tersebar hingga H-1, PTPS harus lekas berkoordinasi dengan petugas KPPS. Agar distribusi form C6 bisa tersebar secara maksimal dan tak terjadi potensi kecurangan.

Selain itu, PTPS juga harus menekan sekecil apapun potensi pelanggaran yang terjadi. Termasuk kemungkinan terjadinya praktik kampanye terselubung di TPS masing-masing. Karena itu, PTPS harus selalu memantau situasi di sekitaran TPS. Bahkan juga akses pemilih menuju TPS.

“Karena itu, PTPS harus selalu melakukan pengawasan melekat pada setiap proses yang ada di TPS. Kami ingin memastikan lingkungan sekitar TPS benar-benar steril dari praktek kampanye, misalnya bahan kampanye atau apapun yang memuat atribut,” jelasnya. Jika terjadi pelanggaran, PTPS harus berani bertindak. Bawaslu mendukung penuh terhadap semua jajaran pengawas di lapangan. (tom/fun)