Asyik, 293 Jukir di Kabupaten Pasuruan Diikutsertakan BPJS

Asyik, 293 Jukir di Kabupaten Pasuruan Diikutsertakan BPJS

PANDAAN – Keselamatan kerja para juru parkir (jukir) di Kabupaten Pasuruan, kini lebih terjamin. Sejumlah 293 jukir yang berada di bawah kerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pasuruan, kini resmi diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Dishub Kabupaten Pasuruan Hery Yitno mengatakan, kebijakan ini merupakan kali pertama di Kabupaten Pasuruan. Sama halnya dengan yang ditempuh dua daerah lainnya di Jawa Timur yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Situbondo. “Rencana ini muncul dari hasil diskusi internal awal tahun 2019…

Selengkapnya...

Lima Ribu Peserta BPJS Kesehatan dari Jalur Mandiri Nonaktif

Lima Ribu Peserta BPJS Kesehatan dari Jalur Mandiri Nonaktif

PASURUAN – Ribuan peserta BPJS Kesehatan dari segmen mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) di Kota Pasuruan, berstatus tidak aktif. Lantaran itu, beban iuran yang mestinya dikeluarkan para peserta itu juga menunggak. Besaran tunggakan semakin membengkak, menembus angka Rp 4,9 miliar. “Pemegang kartu BPJS dari segmen mandiri yang menunggak jumlahnya saat ini sebanyak 5.394 jiwa. Mereka terdiri dari kelas satu, dua, dan tiga. Namun statusnya sudah nonaktif karena pembayaran iurannya menunggak,” kata Kepala BPJS…

Selengkapnya...

DPRD Minta BPJS Kesehatan GTT/PTT Tetap Dilanjutkan

DPRD Minta BPJS Kesehatan GTT/PTT Tetap Dilanjutkan

KANIGARAN – Komisi III DPRD Kota Probolinggo tidak setuju dengan dinonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Alasannya, kebijakan itu selama ini sangat membantu jaminan kesehatan GTT/PTT. Jika dinonaktifkan, maka mereka tak lagi dapat jaminan kesehatan. Kecuali membayar sendiri. “Kami tidak setuju dengan adanya penonaktifan BPJS Kesehatan untuk GTT/PTT. Seharusnya bisa dibayarkan dulu untuk GTT dan PTT itu, karena kan sudah dianggarkan saat APBD 2019,” terang Ketua Komisi III…

Selengkapnya...

2019, Dinsos Kab Pasuruan Hapus Pendaftaran BPJS Nol Hari Warga Miskin

2019, Dinsos Kab Pasuruan Hapus Pendaftaran BPJS Nol Hari Warga Miskin

PURWOREJO – Per awal 2019, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan tidak lagi memberikan rekomendasi untuk pengaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan nol hari. Sehingga, peserta yang baru mendaftar hanya bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatannya sesuai aturan. Yaitu, 14 hari setelah mendaftar. Gunawan Wicaksono, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan mengatakan, aturan ini sesuai dengan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. “Dengan Perpres baru tersebut, layanan rekomendasi Dinsos untuk pengaktifan nol hari ditiadakan. Sehingga, warga yang minta rekomendasi…

Selengkapnya...

BPJS Kesehatan GTT/PTT di Kota Probolinggo Dinonaktifkan Sementara

BPJS Kesehatan GTT/PTT di Kota Probolinggo Dinonaktifkan Sementara

KANIGARAN – Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Probolinggo tak lagi bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan. Itu, setelah pemkot setempat menonaktifkan kepesertaan pegawai non-PNS tersebut. Jika ingin memanfaatkan fasilitas kesehatan itu, GTT/PTT harus membayar iuran secara mandiri. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo Imanto tidak menampik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan GTT/PTT. Hal itu diberlakukan pasca turunnya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres ini…

Selengkapnya...

Rp 12 M untuk Jamin Kesehatan 39 Ribu Warga Miskin di Kab Pasuruan

Rp 12 M untuk Jamin Kesehatan 39 Ribu Warga Miskin di Kab Pasuruan

BANGIL – Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaran Rp 12 miliar untuk pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Alokasi anggaran ini untuk meng-cover kebutuhan masyarakat tidak mampu atas pelayanan kesehatan. Ada 39 ribu warga miskin yang bisa memanfaatkan anggaran ini melalui BPJS kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan Agung Basuki mengatakan, PBID ini sesuai ketentuan adalah pembiayaan jaminan kesehatan atau iuran BPJS Kesehatan untuk kamar kelas 3. Dengan perhitungan iuran per bulan sebesar Rp 25.500. “Jadi…

Selengkapnya...

Kamar Penuh, Pasien di RSUD dr Moh Saleh Tak Bisa Pakai Fasilitas BPJS Kesehatan

Kamar Penuh, Pasien di RSUD dr Moh Saleh Tak Bisa Pakai Fasilitas BPJS Kesehatan

MAYANGAN – Adanya kebijakan Permenkes yang tak membolehkan pasien untuk naik kelas dua tingkat, menimbulkan persoalan baru. Di RSUD dr Mohamad Saleh, kebijakan itu dikeluhkan pasien saat posisi rumah sakit penuh. Sehingga, mereka terpaksa naik ke kelas utama atau lebih dari dua tingkat, dengan konsekuensi, menjadi pasien umum. Pengalaman itu terjadi pada Asiyah, seorang purnawirawan ABRI, asal Jalan Ikan Lumba-lumba, Kota Probolinggo. Ia mengeluhkan kebijakan BPJS yang tidak boleh naik dua tingkat. Akibatnya, fasilitas kesehatan…

Selengkapnya...
1 2 3 5