BLP Sanggah Tudingan JPU KPK soal Lelang PLUT KUMKM yang Dinilai Janggal

BLP Sanggah Tudingan JPU KPK soal Lelang PLUT KUMKM yang Dinilai Janggal

PASURUAN – Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota Pasuruan menyanggah pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai proses lelang proyek PLUT KUMKM. Selama proses lelang proyek bernilai Rp 2,2 miliar itu dinilai telah sesuai dengan ketentuan. Sanggahan itu disampaikan Ketua Pokja II Agus Widodo, Jumat (22/3). Dia menyanggah pernyataan JPU KPK Kiki Ahmad Yani yang menyebutkan sejumlah ketentuan dalam proses lelang proyek. Khususnya lelang proyek yang menggunakan metode pemilihan langsung. Menurut Agus, penentuan…

Selengkapnya...

KPK: Proyek PLUT-KUMKM Janggal Sejak Proses Lelang

KPK: Proyek PLUT-KUMKM Janggal Sejak Proses Lelang

SIDOARJO – Pengondisian beberapa paket pekerjaan di lingkungan Pemkot Pasuruan menjadi fokus utama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ulasan mengenai proses lelang proyek PLUT-KUMKM yang mendasari kegiatan OTT KPK juga menjadi sorotan dalam sidang pemeriksaan saksi di PN Tipikor Surabaya, Senin (18/3). Hal itu terungkap ketika JPU KPK Kiki Ahmad Yani meminta saksi Agus Widodo selaku ketua Pokja II untuk menjelaskan ihwal proses lelang proyek PLUT-KUMKM. Agus menguraikan, saat kali pertama proyek…

Selengkapnya...

Manten Proyek di Kota Pasuruan Disetujui Setiyono

Manten Proyek di Kota Pasuruan Disetujui Setiyono

SIDOARJO – Sejumlah saksi yang dihadirkan KPK di perkara suap proyek PLUT-KUKM, sudah memberi keterangan di sidang terdakwa Wali Kota Pasuruan Nonaktif Setiyono. Keterangan itu menjadi dasar bagi jaksa KPK untuk membuat tuntutan kelak. KPK meyakini bahwa Setiyono memang memiliki peran untuk ikut andil atau disetujuinya penentuan pemenang atau manten proyek, di Kota Pasuruan. Ini terlihat saat jaksa KPK mengupas keterangan saksi yang dihadirkan dalam dua kali sidang. Termasuk pada sidang Senin (18/3) lalu di…

Selengkapnya...

Terdakwa Eks Plt Kadis PUPR Ajukan Justice Collaborator

Terdakwa Eks Plt Kadis PUPR Ajukan Justice Collaborator

SIDOARJO – Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi terkait kasus suap pengaturan proyek di Kota Pasuruan Senin (18/3), Dwi Fitri Nurcahyo eks plt kepala Dinas PUPR dalam posisi tersudut. Namanya disebut sejumlah saksi ikut melakukan intervensi terkait pengaturan proyek. Lihat videonya disini. Bertepatan dalam sidang itu, Dwi Fitri juga mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku dalam perkara yang menjeratnya. Hal itu disampaikan kepada majelis hakim PN Tipikor Surabaya dan tim JPU KPK dalam…

Selengkapnya...

Saksi Sebut Ada Intervensi dalam Pengaturan Proyek di Kota Pasuruan

Saksi Sebut Ada Intervensi dalam Pengaturan Proyek di Kota Pasuruan

SIDOARJO – Sidang lanjutan kasus suap Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono kembali berlanjut, Senin (18/3). Sembilan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi panggilan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di PN Tipikor Surabaya, itu. Lihat videonya disini. Dalam kesaksiannya, para saksi kompak menyebut adanya intervensi. Namun, bukan dari Wali Kota Nonaktif Setiyono. Seluruh saksi yang dihadirkan merupakan pejabat di lingkungan Pemkot Pasuruan. Yakni, Dedik Usdikari, mantan kepala Unit Layanan dan…

Selengkapnya...

Jaksa KPK Fokus Buktikan Materi Dakwaan, Hari Ini JPU Hadirkan Sembilan Saksi

Jaksa KPK Fokus Buktikan Materi Dakwaan, Hari Ini JPU Hadirkan Sembilan Saksi

PASURUAN – Sidang lanjutan perkara suap Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono akan kembali digelar. Hari ini (18/3), babak persidangan masih beragendakan pemeriksaan saksi. Sejumlah saksi yang akan dihadirkan di PN Tipikor Surabaya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya bakal terus menggali keterangan dari saksi lain. Setelah menghadirkan tujuh saksi dalam sidang dua pekan lalu. Termasuk salah satunya Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo. Kali ini, saksi yang dihadirkan lebih banyak. Jumlahnya ada…

Selengkapnya...

Benarkan Fee Proyek untuk Selesaikan Kasus Kecamatan Panggungrejo

Benarkan Fee Proyek untuk Selesaikan Kasus Kecamatan Panggungrejo

SIDOARJO – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLUT-KUMKM Kota Pasuruan, juga membuka asal usul dana yang dipakai untuk menutupi kekurangan biaya pengembalian kelebihan harga pengadaan tanah kantor Kecamatan Panggungrejo. Dana itu, salah satunya diperoleh dari fee para rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di Kota Pasuruan. Sebelumnya, Setiyono menceritakan kondisi tentang proses pengadaan lahan untuk pembangunan kantor Kecamatan Panggungrejo. Saat itu BPK menyoroti adanya indikasi kelebihan harga senilai Rp 2.918.502.000 dalam pengadaan tanah pada 2017 tersebut. Persoalan…

Selengkapnya...
1 2 3 11